Diduga "Maraton" Tetapkan Tersangka hingga Tahan Admin Arisan dalam Sehari, Ditreskrimum Polda Banten Dipraperadilankan di PN Serang

SERANG, Sidakcriminalnews–Langkah hukum drastis diambil oleh Juwita (28), seorang ibu rumah tangga asal Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Merasa hak-hak hukumnya dilanggar akibat prosedur penetapan tersangka dan penahanan yang dinilai super cepat ("maraton"), Juwita melalui tim kuasa hukumnya resmi memohon praperadilan terhadap Polda Banten ke Pengadilan Negeri (PN) Serang.

Gugatan ini ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Banten cq. Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten, khususnya Unit II Subdit I Kamneg.

Gara-gara Tujuh Anggota Arisan Menunggak

Kasus bermula dari kegiatan arisan yang dikelola oleh Juwita selaku admin. Dalam perjalanannya, dinamika transaksi keuangan memburuk lantaran diduga terdapat tujuh anggota arisan yang menunggak dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Persoalan piutang dan lalu lintas dana arisan ini kemudian berujung pada laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Namun, yang memicu kontroversi dan sorotan hukum adalah rangkaian peristiwa cepat pada 26 Oktober 2026.

Maraton 26 Oktober: Diperiksa, Jadi Tersangka, Ditangkap, Disita, Lalu Ditahan

Kuasa hukum Juwita dari Firma Hukum Ujang Kosasih, S.H. & Partners, Ujang Kosasih, S.H., mengungkapkan bahwa sebelum tanggal 26 Oktober 2026, kliennya tidak pernah dipanggil maupun diperiksa sebagai saksi.

"Pada 26 Oktober 2026, Pemohon hadir memenuhi panggilan secara kooperatif untuk pertama kalinya menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, pada hari dan tanggal yang sama, secara seketika diterbitkan Surat Penetapan Tersangka, dilanjutkan dengan penangkapan, penyitaan HP milik Pemohon, hingga penahanan," jelas tim kuasa hukum dalam berkas permohonannya.

Beberapa poin utama yang dipersoalkan oleh pemohon praperadilan meliputi:

1. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP): Pemohon mengklaim SPDP tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019.

2. Kecukupan Alat Bukti & Prosedur Penetapan Tersangka: Status tersangka dikeluarkan secara seketika seusai BAP pertama tanpa transparansi dua alat bukti yang sah sebelum penetapan.

3. Penyitaan Tanpa Izin PN: Penyidik diduga menyita 1 unit ponsel milik Juwita tanpa mengantongi izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Serang.

4. Prosedur Penahanan Jeda 1x24 Jam: Penahanan dilakukan langsung di hari yang sama tanpa mengindahkan prosedur waktu jeda penangkapan menuju penahanan.

 Tuntut Pembebasan dan Pulihkan Nama Baik

Atas tindakan "kilat" penyidik yang dinilai mencederai asas kepastian hukum dan perlakuan adil (due process of law), pihak Juwita memohon kepada Hakim Praperadilan PN Serang untuk membatalkan seluruh status tersangka, penangkapan, penahanan, serta penyitaan barang bukti.

Dalam petitumnya, Pemohon mendesak agar Pengadilan Negeri Serang:

1. Menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan, dan Penyitaan barang bukti tanggal 26 Oktober 2026 TIDAK SAH secara hukum.

2. Memerintahkan Termohon (Polda Banten) untuk segera membebaskan Juwita dari tahanan.

3. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Hingga berita ini diturunkan, persidangan praperadilan di PN Serang bersiap untuk menguji dokumen-dokumen penyidikan serta keabsahan langkah hukum yang telah diambil oleh jajaran Ditreskrimum Polda Banten.

(Sidakcriminalnews / Hukum & Kriminal)