SUMEDANG –Sidakcriminalnews, Forum Media Sumedang Timur (FMST) menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Hengki, S.I.K., M.H., dalam menyikapi dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran obat keras jenis Tramadol di wilayah hukum Polresta Karawang.
12/11/2026
Sikap tersebut disampaikan Ketua FMST H. Iik Nurhikmat, S.IP., didampingi Wakil Ketua Kosam Erawan dan Sekretaris Jenderal M. A. Rahmat Setiawan.
Pemberitaan yang beredar menyebutkan Kapolda Jawa Barat mengancam akan mencopot Kasat Narkoba dan tujuh anggota Polresta Karawang terkait kasus Tramadol. Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik sekaligus mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan profesionalitas aparat penegak hukum.
Ketua FMST H. Iik Nurhikmat, S.IP. mengatakan:
"FMST mendukung setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak pandang bulu. Institusi kepolisian harus menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan akibat ulah oknum yang justru diduga menyalahgunakan kewenangannya."
Menurutnya, penindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran harus dilaksanakan sesuai aturan dan melalui proses pemeriksaan yang objektif.
Wakil Ketua FMST Kosam Erawan menambahkan:
"Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak tegas, sementara apabila ada oknum aparat yang diduga terlibat justru tidak tersentuh hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan. Jika terbukti bersalah, siapa pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya."
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan peredaran Tramadol tidak cukup hanya melalui penindakan sesaat, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan membongkar jaringan distribusi hingga ke sumber pemasok.
Sementara itu, Sekjen FMST M. A. Rahmat Setiawan menegaskan:
"Jangan sampai seragam dan jabatan menjadi tameng bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dibangun melalui integritas, keteladanan, dan keberanian membersihkan institusi dari praktik-praktik yang mencederai hukum."
Rahmat juga menyampaikan bahwa persoalan peredaran obat keras seperti Tramadol harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak masa depan generasi muda.
"Penanganannya harus menyentuh dua sisi, yakni penindakan terhadap jaringan peredaran obat keras dan pengawasan terhadap oknum yang diduga terlibat. Kami berharap pengusutan dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tambahnya.
FMST: Pengawasan Publik Harus Tetap Berjalan
FMST menilai persoalan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan internal kepolisian sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi peredaran obat keras tanpa izin.
FMST juga mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara objektif, seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa sesuai ketentuan, serta hasil penanganannya disampaikan secara transparan kepada publik.
Bagi FMST, kritik terhadap institusi bukanlah bentuk permusuhan, melainkan bagian dari kontrol sosial agar lembaga negara tetap berjalan sesuai tugas dan kewenangannya.
"Polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Karena itu, integritas aparat harus dijaga. Hukum jangan tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," menjadi pesan bersama pimpinan FMST.
FMST berharap langkah penegakan hukum di Jawa Barat dapat menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki jabatan maupun kewenangan.
Sidakcriminalnews – Independen Mengungkap Berita Berdasarkan Fakta.
0 Komentar