SUMEDANG – Rencana revitalisasi Pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang, kini menjadi polemik yang semakin meluas. Persoalan yang awalnya berkaitan dengan penataan dan pembenahan pasar, berkembang menjadi perdebatan mengenai legalitas kerja sama, keterlibatan masyarakat desa, transparansi Pendapatan Asli Desa (PADes), hingga kekhawatiran terjadinya kembali benturan antara pedagang dan aparat.
Di satu sisi, Pemerintah Desa Cimalaka melalui konsultan hukumnya menyatakan bahwa kerja sama dengan pihak PT BP telah memiliki dasar hukum yang cukup. Namun, di sisi lain, Ikatan Warga Pasar Cimalaka (IKWAPACI) justru mempertanyakan proses lahirnya kesepakatan tersebut yang dinilai belum melalui Musyawarah Desa (Musdes) secara menyeluruh.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa persoalan revitalisasi Pasar Cimalaka bukan semata-mata tentang pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut tata kelola aset desa dan hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.
Kepbup dan Sertifikat Hak Pakai Jadi Dasar Pemdes
Konsultan Hukum Pemerintah Desa Cimalaka sekaligus Ketua Tim Legal One Stop Legal Solution Law Firm, Dev. G.S. Widjaya, menegaskan bahwa revitalisasi pasar merupakan kewenangan pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki aset.
Menurutnya, legalitas penguasaan aset tersebut diperkuat dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00013. Sementara kerja sama dengan PT BP telah dituangkan dalam perjanjian yang menurutnya sah secara hukum.
Ia juga merujuk pada Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400.10/Kep.558-DPMD/2025 sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan revitalisasi.
Widjaya menjelaskan, penerbitan keputusan bupati tersebut tidak berlangsung begitu saja, melainkan melalui tahapan usulan perangkat daerah terkait serta koordinasi dan musyawarah dengan masyarakat, termasuk para pedagang.
Ia turut menyinggung adanya sinergi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat.
Dengan demikian, pihaknya berpandangan bahwa revitalisasi memiliki landasan administratif dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kerja Sama 10 Tahun, PADes Jadi Sorotan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian warga adalah skema kerja sama antara Pemerintah Desa Cimalaka dengan PT BP yang disebut berlangsung selama 10 tahun.
Widjaya mengakui bahwa secara nominal, pendapatan desa selama masa kerja sama tersebut mungkin terlihat belum besar. Namun, menurutnya, keuntungan yang harus dilihat bukan hanya penerimaan jangka pendek, melainkan juga keberadaan aset pasar yang lebih modern, tertata, bersih, dan nantinya sepenuhnya menjadi milik desa setelah masa kerja sama berakhir.
Ia bahkan menilai revitalisasi dapat menjadi momentum memperbaiki administrasi dan transparansi pengelolaan PADes.
Dalam keterangannya, Widjaya juga menyinggung dugaan adanya oknum yang mengambil keuntungan dari aset desa serta pengelolaan administrasi keuangan yang dinilai belum maksimal.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut pengelolaan aset dan keuangan desa. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan penjelasan, data pendukung, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang berkaitan.
IKWAPACI: Jangan Abaikan Musyawarah Desa!
Berbeda dengan pandangan konsultan hukum pemerintah desa, Ketua Ikatan Warga Pasar Cimalaka (IKWAPACI), Dian Kusdian, menilai terdapat sejumlah poin dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang perlu dikaji kembali.
Menurut Dian, setelah dokumen PKS antara pemerintah desa dan PT BP terbuka, pihaknya menemukan sejumlah ketentuan yang dinilai memberatkan warga desa.
IKWAPACI mempertanyakan mengapa kesepakatan strategis yang berkaitan dengan aset desa dan sumber PADes tersebut tidak terlebih dahulu dibahas melalui Musyawarah Desa yang melibatkan masyarakat secara luas.
Bagi IKWAPACI, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menunjukkan dokumen kerja sama atau keputusan kepala daerah. Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk mengetahui, memahami, dan menyampaikan pendapat terhadap konsekuensi kerja sama tersebut.
Dian juga menyoroti tindak lanjut empat rekomendasi DPRD Sumedang yang menurut pengakuannya belum diindahkan, meskipun pihaknya telah enam kali melakukan audiensi.
IKWAPACI berharap DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan memastikan seluruh aspirasi masyarakat mendapatkan perhatian.
Trauma Peristiwa 6 Juli, Penertiban Pedagang Dikhawatirkan Memicu Konflik
Persoalan semakin sensitif setelah muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan penertiban atau pengosongan lapak pedagang.
Dian mengingatkan agar tidak terjadi kembali benturan seperti peristiwa 6 Juli yang menurut keterangannya diwarnai konflik antara warga dan aparat kepolisian.
Ia meminta seluruh pihak mengedepankan penyelesaian melalui dialog sebelum mengambil tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
IKWAPACI juga berharap Kapolres Sumedang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh pihak, menjaga keamanan, serta memastikan penanganan persoalan dilakukan secara adil dan profesional.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa konflik revitalisasi Pasar Cimalaka membutuhkan penanganan serius. Jangan sampai perbedaan pendapat mengenai kerja sama pembangunan justru berkembang menjadi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menunggu Kepemimpinan Desa yang Baru
Di tengah polemik yang belum menemukan titik temu, Dian menyampaikan harapan agar pelaksanaan revitalisasi dapat dibahas kembali pada masa kepemimpinan kepala desa yang baru.
Ia menyebut kepala desa terpilih dijadwalkan dilantik pada 5 Desember 2026.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan diharapkan menjadi momentum membangun komunikasi baru antara pemerintah desa, warga, dan para pedagang agar keputusan terkait masa depan pasar benar-benar memperoleh penerimaan masyarakat.
IKWAPACI menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan semata-mata menolak pembangunan, melainkan meminta agar proses revitalisasi dilakukan dengan mengedepankan musyawarah, keterbukaan, dan kepentingan bersama.
Sidakcriminalnews: Jangan Sampai Pembangunan Mengalahkan Hak Partisipasi Masyarakat
Polemik Pasar Cimalaka kini menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang patut dijawab secara terbuka.
Apakah seluruh tahapan kerja sama telah memenuhi ketentuan pengelolaan aset desa? Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan? Seperti apa perhitungan keuntungan dan pembagian pendapatan selama masa kerja sama 10 tahun? Lalu, bagaimana jaminan transparansi PADes serta perlindungan terhadap keberlangsungan usaha para pedagang?
Keberadaan Sertifikat Hak Pakai maupun Kepbup tentu menjadi dokumen penting dalam menjelaskan aspek legalitas. Namun, keterbukaan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur, dan partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
Di sisi lain, aspirasi warga dan pedagang juga perlu disampaikan melalui mekanisme yang konstruktif, berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.
Revitalisasi seharusnya menjadi jalan menuju kemajuan, bukan sumber perpecahan.
Pemerintah desa, pihak investor, BPD, DPRD, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, pasar bukan sekadar bangunan dan tempat transaksi ekonomi. Di dalamnya terdapat kehidupan pedagang, kepentingan masyarakat, serta aset desa yang harus dijaga untuk kepentingan generasi mendatang.
(Sidakcriminalnews– Independen Mengungkap Berita Berdasarkan Fakta.)
0 Komentar