SUMEDANG — Sidakcriminalnews, Dimas Agung Nugraha, S.H., dari One Stop Legal Solutions Law Firm, selaku kuasa hukum Rangga Ramdani Bastiana, S.Pd., menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum lanjutan terkait persoalan pinjaman dana pribadi yang melibatkan kliennya dengan anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Cucu Perawati dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P).
Menurut Dimas, pihaknya telah melayangkan somasi pertama pada 19 September 2026 dan somasi kedua pada 22 September 2026. Kedua somasi tersebut disampaikan melalui penyerahan langsung secara fisik maupun secara daring melalui aplikasi WhatsApp.
Memasuki rencana penyampaian somasi ketiga, menurut Dimas, pihak yang bersangkutan meminta agar jadwal komunikasi disesuaikan dengan agenda kegiatannya. Namun, hingga saat ini, pihak kuasa hukum mengaku belum memperoleh kepastian tindak lanjut.
Dimas menjelaskan, pihaknya meyakini somasi yang telah dikirimkan sudah diterima oleh pihak yang dituju. Keyakinan tersebut didasarkan pada adanya komunikasi langsung melalui WhatsApp, meskipun respons yang diberikan dinilai lambat.
“Somasi sudah dua kali kami layangkan melalui mekanisme penyampaian langsung secara fisik dan secara daring melalui WhatsApp. Pihak yang kami somasi dapat dipastikan telah menerima karena yang bersangkutan sempat berkomunikasi langsung dengan kami. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang memberikan kepastian,” ujar Dimas.
Ia menambahkan, saat dikonfirmasi kembali melalui WhatsApp, pihaknya belum mendapatkan respons lanjutan. Alasan terakhir yang disampaikan, menurut Dimas, adalah yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan dinas luar kota.
Klarifikasi pinjaman pribadi Menjadi Pokok Persoalan
Dimas menegaskan, tujuan utama somasi tersebut bukan untuk menyudutkan pihak mana pun, melainkan meminta klarifikasi mengenai hubungan hukum dan peristiwa hukum antara kliennya, Rangga Ramdani Bastiana, S.Pd., dengan pihak yang disomasi, khususnya terkait pinjaman.
Menurutnya, kliennya berhak memperoleh kejelasan atas persoalan tersebut melalui komunikasi dan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Pihak kuasa hukum juga menyatakan akan menempuh langkah-langkah yang dipandang perlu, termasuk berkoordinasi dengan Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Sumedang serta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumedang.
Meski demikian, Dimas menegaskan bahwa pihaknya masih membuka ruang komunikasi, penyelesaian secara kekeluargaan, serta pemberitaan media secara proporsional. Ia berharap pihak yang bersangkutan dapat bersikap kooperatif dan memenuhi komitmen yang, menurut kliennya, telah disepakati sebelumnya.
Siap Tempuh Jalur Hukum Jika Tidak Ada Kepastian
Ketika ditanya apakah pihaknya akan segera mengambil langkah hukum berikutnya apabila somasi tidak mendapat respons hingga batas waktu yang ditentukan, Dimas menyatakan bahwa jalur hukum perdata maupun pidana menjadi opsi yang akan dipertimbangkan sesuai fakta, bukti, dan unsur hukum yang terpenuhi.
“Kami akan mengambil langkah hukum perdata dan pidana apabila memang terdapat dugaan perbuatan melawan hukum atau perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana dari peristiwa tersebut,” tegas Dimas.
Ia menilai, tidak adanya tindak lanjut setelah upaya komunikasi dan penyampaian somasi perlu disikapi secara serius. Namun, pihaknya tetap mengedepankan mekanisme hukum yang berlaku dan tidak menutup kemungkinan penyelesaian melalui dialog.
Bagi kuasa hukum, somasi merupakan upaya untuk meminta kejelasan sekaligus membuka kesempatan kepada para pihak agar persoalan dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut ke proses hukum yang lebih jauh.
Hingga terdapat penjelasan dari pihak yang bersangkutan, persoalan dana pinjaman tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Langkah hukum berikutnya, menurut kuasa hukum, akan ditentukan berdasarkan perkembangan komunikasi serta hasil penelaahan terhadap fakta dan bukti yang tersedia.
(Sidakcriminalnews)
0 Komentar