Situasi ini memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan terkait kesesuaian antara fakta lapangan dan proses hukum yang berjalan.
Awal Mula Kerja Sama
Martono menjelaskan, persoalan bermula dari hubungan kerja sama dalam sistem MMM, di mana Muslik bin Toyib tercatat sebagai member aktif yang menanamkan dana melalui akun miliknya sendiri.
Menurut Martono, sistem tersebut berjalan berbasis komunitas dengan mekanisme akun masing-masing anggota yang terverifikasi secara mandiri. Seluruh transaksi, baik penerimaan dana maupun penarikan (withdraw), tercatat langsung dalam akun pribadi masing-masing anggota.
“Setiap member memiliki kendali penuh atas akunnya sendiri,” ujar Martono saat ditemui di kediamannya di wilayah Indramayu, Minggu (22/2/2026).
Permintaan Laba dan Perbedaan Pandangan
Dalam perjalanannya, Muslik disebut pernah meminta pembayaran laba lebih awal sebelum perhitungan keuntungan selesai. Martono mengaku sempat memberikan uang sebesar Rp5.000.000 sebagai pembayaran laba yang diminta.
Di sisi lain, dana sebesar Rp50.000.000 yang ditempatkan Muslik dalam sistem MMM kemudian dipersoalkan dan dianggap sebagai utang pribadi Martono. Perbedaan penafsiran mengenai status dana tersebut memicu perselisihan antara kedua pihak.
Dugaan Surat Pernyataan Palsu
Persoalan semakin memanas setelah muncul surat pernyataan yang disebut-sebut sebagai dokumen utang piutang antara Muslik bin Toyib dan Martono.
Keluarga Martono menyatakan tidak pernah membuat maupun menyepakati dokumen tersebut. Surat itu bahkan mencantumkan rumah keluarga di Blok Anjun No.1 RT 002 RW 003 Desa Tenajar Lor, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu sebagai jaminan pelunasan utang.
Dokumen tersebut diduga dibuat oleh pihak lain tanpa persetujuan Martono.
Proses Hukum dan Eksekusi Rumah
Perselisihan berlanjut ke Pengadilan Negeri Indramayu. Pada 30 Juni 2016, pengadilan mengabulkan permohonan eksekusi terhadap objek rumah sengketa.
Berita Acara Sita Eksekusi diterbitkan pada 14 Juli 2016, disusul surat pemberitahuan pelaksanaan lelang pada 26 Oktober 2016.
Puncaknya terjadi pada Maret 2017 ketika rumah keluarga Martono dilaporkan dihancurkan oleh sekelompok orang. Keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukagumiwang dan Polres Indramayu.
Namun, keluarga mengaku terkejut setelah mendapat informasi bahwa perkara tersebut dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Mereka mempertanyakan dasar penghentian penyidikan tersebut.
Kondisi Keluarga Pasca Eksekusi
Pada 2018, proses eksekusi rumah dilaksanakan. Martono yang saat itu mengalami cedera akibat kecelakaan tidak dapat menyaksikan langsung jalannya eksekusi.
Pasca eksekusi, rumah dinyatakan rata dengan tanah. Martono bersama keluarga bahkan sempat tinggal di tenda darurat di bahu jalan. Dalam kondisi tersebut, ibunya, almarhumah Wastinah, meninggal dunia.
Sorotan Publik
Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai mencerminkan kompleksitas sengketa ekonomi yang berkembang menjadi konflik hukum dan sosial. Sejumlah pihak berharap agar proses hukum berjalan objektif, transparan, serta berdasarkan fakta yang terverifikasi.
Perkembangan perkara ini masih terus menjadi perhatian publik di Indramayu.
(I Afriandi)
0 Komentar