Banjarmasin,Sidakcriminalnews.com Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) Pembahasan Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tingkat Nasional Tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini dipimpin oleh Marsma TNI, Arifien Sjahrir, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi.
Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi,Marsda TNI Eko D. Indarto, yang disampaikan oleh Plt. Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu pilar penting demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.
Provinsi ini dipilih sebagai model karena memiliki skor IKP tertinggi nasional pada tahun 2024, yaitu 80,91 dengan kategori "Bebas", Tujuan FKS Menjadikan Kalimantan Selatan sebagai contoh praktik baik dalam meningkatkan IKP di tingkat nasional dan sebagai pembelajaran bagi provinsi lain dengan capaian IKP rendah.
Isu Penting Perlindungan terhadap jurnalis agar tidak terancam saat menjalankan tugas, Independensi media dari intervensi politik dan kepentingan bisnis, Perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dan penguatan hak cipta.
Faktor Pendukung IKP di Kalimantan Selatan ,Kemitraan setara antara pemerintah daerah dan media, Keterbukaan informasi publik melalui PPID dan portal Satu Data Banua ,Kebijakan perlindungan pers dan penguatan ekosistem jurnalisme sehat.
Kolaborasi Pemerintah, LBH Pers, Dewan Pers, organisasi wartawan, dan lembaga negara perlu bekerja sama untuk memperkuat perlindungan hukum jurnalis dan menjaga kepercayaan publik terhadap pers.
Kemenko Polkam akan terus memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan penguatan kapasitas jurnalis untuk meningkatkan IKP di seluruh Indonesia.
 untuk membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Kalimantan Selatan. ){kind=link}
0 Komentar