Demokrasi di “Desa Konoha”, Benarkah Kekuasaan Hanya Milik Keluarga?
Sumedang_ SidakCriminalNews,Ada sebuah “Desa Konoha” yang belakangan menjadi sorotan. Bukan karena keindahan desanya, melainkan karena muncul dugaan bahwa ruang demokrasi di desa tersebut seolah-olah belum sepenuhnya terbuka bagi seluruh masyarakat.
Kekuasaan, menurut berbagai anggapan yang berkembang, seakan telah menjadi sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seolah-olah jabatan kepemimpinan bukan lagi sekadar amanah masyarakat, melainkan sesuatu yang harus tetap berada dalam lingkaran keluarga tertentu.
Padahal, dalam prinsip demokrasi, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik, termasuk mencalonkan diri sebagai pemimpin melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Tetapi “Konoha” seolah memiliki cerita berbeda.
Muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah kesempatan menjadi pemimpin benar-benar terbuka bagi seluruh warga yang memenuhi persyaratan, atau hanya diberikan kepada mereka yang berada dalam lingkaran keluarga tertentu?
Jika benar terdapat praktik yang membatasi kesempatan warga berdasarkan hubungan keluarga, tentu hal tersebut patut menjadi perhatian bersama. Sebab, demokrasi tidak seharusnya berubah menjadi sistem yang membuat kekuasaan hanya berputar di tangan orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kedekatan tertentu.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, sementara keputusan mengenai siapa yang boleh maju seolah sudah ditentukan jauh sebelum proses pemilihan berlangsung.
Kepemimpinan desa bukanlah warisan leluhur. Jabatan kepala desa merupakan amanah yang semestinya diperoleh melalui proses yang demokratis dan sesuai aturan.
Karena itu, siapa pun yang memenuhi persyaratan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pencalonan. Masyarakatlah yang kemudian diberikan ruang untuk menentukan pilihan melalui mekanisme pemilihan yang sah.
Desa bukan kerajaan. Kepala desa bukan raja. Dan jabatan kepala desa bukan warisan keluarga.
Jika memang ada dugaan praktik yang menghambat kebebasan warga untuk mencalonkan diri, maka sudah semestinya persoalan tersebut dikaji secara terbuka berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.
Sebab demokrasi yang sehat bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan kekuasaan, tetapi tentang kesetaraan kesempatan, kebebasan memilih, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Jangan sampai “Konoha” menjadi gambaran sebuah desa di mana demokrasi hanya terlihat saat pemungutan suara, sementara pertarungan untuk mendapatkan kesempatan menjadi calon pemimpin justru sudah dibatasi sejak awal.
Kekuasaan boleh berganti, keluarga boleh berganti, tetapi demokrasi jangan sampai kehilangan arti.
(Negeri konoha)
0 Komentar